Bapenda Bojonegoro Gelar Rapat Rekonsiliasi Opsen Oktober 2026 dan Evaluasi Aplikasi SIPATUH Jatim

Bapenda Bojonegoro Gelar Rapat Rekonsiliasi Opsen Oktober 2026 dan Evaluasi Aplikasi SIPATUH Jatim

Badan Pendapatan Daerah

Tim Publikasi Informasi Publik

18 November 2026 1 min baca 2 kali
Bapenda Bojonegoro Gelar Rapat Rekonsiliasi Opsen Oktober 2026 dan Evaluasi Aplikasi SIPATUH Jatim
Bapenda Bojonegoro Gelar Rapat Rekonsiliasi Opsen Oktober 2026 dan Evaluasi Aplikasi SIPATUH Jatim

BOJONEGORO – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan rapat koordinasi strategis terkait rekonsiliasi realisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk periode 1 hingga 31 Oktober Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Bapenda, Gedung Baru Pemkab Bojonegoro, pada Rabu (18/11/2026).

Selain mencocokkan data realisasi penerimaan daerah, forum ini juga berfokus pada evaluasi penggunaan Aplikasi SIPATUH Jatim serta pembahasan alokasi anggaran cost sharing dalam rangka sinergi pemungutan opsen.

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Bapenda Kabupaten Bojonegoro, Andriyanto, bersama Kepala Bidang Perimbangan dan Pendapatan, Dony Prasetio Soeharto. Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran pejabat dan staf dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) wilayah Bojonegoro Bapenda Provinsi Jawa Timur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, perwakilan Bank Jatim, serta pejabat dan staf teknis di lingkungan Bapenda Kabupaten Bojonegoro.

Pelaksanaan rekonsiliasi rutin ini menjadi langkah krusial untuk memastikan akurasi, transparansi, dan kesesuaian data penerimaan opsen antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta pihak perbankan sebagai mitra pengelola kas daerah.

Melalui evaluasi aplikasi SIPATUH Jatim dan pematangan skema cost sharing, Bapenda Kabupaten Bojonegoro berharap koordinasi lintas instansi dapat berjalan semakin solid sehingga target optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada akhir tahun anggaran 2026 dapat tercapai secara maksimal.