Pemerintah Kabupaten  Bojonegoro kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil penelaahan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kabupaten  Bojonegoro berhasil masuk 10 besar nasional untuk kategori realisasi pendapatan APBD tertinggi tahun anggaran 2025.

Capaian ini menjadi bukti meningkatnya kualitas perencanaan dan tata pendapatan daerah yang meliputi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer, berjalan secafa efektif dan efisien di Kabupaten  Bojonegoro.

Realisasi pendapatan kita mencapai 105,88% atau Rp. 6.118.001.161.958,14 pada kondisi 23 Desember 2025 Angka ini melampaui rata-rata nasional sebesar 87,76%%. Artinya, pelaksanaan kegiatan penerimaan daerah berjalan sesuai rencana dan target.

“Hasil evaluasi dari Ditjen Bina Keuda tersebut akan menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai penopang pembiayaan pembangunan serta secara khusus peningkatan PAD yang menjadi dasar pondasi yang kuat untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah”, uangkap Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Kinerja positif ini merupakan bukti keseriusan Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang tentunya juga akan semakin memperkuat kapasitas fiskal daerah. Beberapa catatan penting yang menopang kondisi ini adalah kekuatan pelayanan publik yang lebih mudah, efisien dan tepat waktu. Beberapa diantaranya adalah tersedianya 5 call centre WA yang sangat membantu wajib pajak, tersedia kanal laporan online serta kemudahan pembayaran pajak daerah dengan tersedianya banyak kanal non tunai termasuk QRIS. “hal ini tentunya sangat sesuai dengan program pemerintah pusat Percepatn dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dalam mensukseskan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah” ditambahkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah.

Selain kinerja keuangan, indikator lain yang dinilai pemerintah pusat antara lain efektivitas belanja publik, penanganan stunting, dan pengentasan kemiskinan. Seluruh faktor tersebut menjadi ukuran keberhasilan pengelolaan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Alhamdulillah, Kabupaten  Bojonegoro kini diakui secara nasional dalam pengelolaan APBD khususnya disektor pendapatan daerah. Ini hasil kerja sama dan komitmen semua pihak untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat,” ujar Sekretaris.

Berdasarkan data Kemendagri Tahun 2025, rata-rata realisasi pendapatan seluruh Kabupaten  di Indonesia mencapai 87,76%, sedangkan Kabupaten  Bojonegoro mencatat 105,88%, menempatkannya di 10 besar nasional.

Prestasi ini menunjukkan bahwa Pemkab Bojonegoro semakin fokus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.